Efisiensi Anggaran, Silpa, dan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah
Analisis Dampak Pemangkasan Transfer Ke Daerah Tahun 2025
DOI:
https://doi.org/10.31004/green.v3i4.256Keywords:
Efisiensi Anggaran, Silpa, Kualitas Belanja Daerah, Transfer Ke Daerah, Inpres 1/2025, Systematic Literature ReviewAbstract
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun sebagai bagian dari efisiensi fiskal nasional senilai Rp306,69 triliun. Kebijakan ini berimplikasi signifikan terhadap struktur APBD, kualitas belanja, dan dinamika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang mengombinasikan Systematic Literature Review (SLR) berprotokol PRISMA 2020 dengan analisis data sekunder realisasi APBD nasional periode 2020–2024 dari DJPK Kemenkeu. SLR melibatkan 28 artikel terpilih dari 187 artikel teridentifikasi, setelah proses skrining berdasarkan kriteria inklusi: terbit 2020–2025, terindeks SINTA 1–4 atau Scopus, dan relevan dengan topik SiLPA, kualitas belanja, dan efisiensi fiskal daerah. Hasil SLR menunjukkan bahwa SiLPA dalam literatur berfungsi sebagai indikator dual: dapat mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran (positif) atau kelemahan perencanaan dan rendahnya daya serap (negatif). Analisis data sekunder menunjukkan bahwa SiLPA APBD nasional mencapai Rp99,21 triliun pada 2023, sementara proporsi belanja modal terhadap total belanja cenderung menurun. Simulasi dampak pemangkasan TKD menunjukkan bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi pada TKD (>80% pendapatan) berpotensi mengalami penurunan belanja modal dan layanan publik yang signifikan. Studi ini menyimpulkan bahwa pemangkasan TKD tanpa disertai penguatan PAD dan kapasitas fiskal daerah berisiko meningkatkan SiLPA semu yang tidak produktif sekaligus menurunkan kualitas belanja publik.
References
Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? Regional Science Policy & Practice, 13(6), 1842–1865. https://doi.org/10.1111/rsp3.12326
DJPb Kemenkeu. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tahun 2023. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
DJPK Kemenkeu. (2025). Data realisasi APBD dan TKD. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id
Fadhli, F., Asnawi, A., & Jummaini, J. (2023). Peran tax effort pada pengaruh flypaper effect dan fiscal stress terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. J-MIND: Jurnal Manajemen Indonesia, 7(2), 143–155.
Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di Jawa Barat tahun 2016–2023. eCo-Fin, 7(1), 334–348. https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111
Hendriarto, P., Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., Manurung, A. H., & Manurung, A. (2025). Akuntansi sektor publik di Indonesia: Kajian sistematis atas transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi, 3(2), 59–69. https://doi.org/10.38035/jgia.v3i2.467
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (2025). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan RI. (2025). Dampak efisiensi terhadap Transfer ke Daerah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balikpapan/id/data-publikasi/artikel/3054-dampak-efisiensi-terhadap-tkd.html
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.07/2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. (2025). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Lago, M. E., Lago-Peñas, S., & Martínez-Vázquez, J. (2024). On the effects of intergovernmental grants: A survey. International Tax and Public Finance, 31(3), 856–908. https://doi.org/10.1007/s10797-023-09816-7
Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi fiskal: Tantangan pengelolaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan otonomi keuangan daerah. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 7(3), 411–417. https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237
Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838
Lewis, B. D., & Smoke, P. (2017). Intergovernmental fiscal transfers and local incentives and responses: The case of Indonesia. Fiscal Studies, 38(1), 111–139. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12080
Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 25–35.
Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: The effects of capital expenditure and intergovernmental revenue. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 9(6), 503–512. https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364
Najmi, I., Hasrina, C. D., Asmawati, A., & Ansari, R. (2024). Belanja pemerintah, FDI, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, dan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 12(1), 167–183. https://doi.org/10.21002/jepi.2024.11
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic Reviews, 10(1), 89. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.07/2025 tentang Tata Cara Pencadangan Dana Transfer ke Daerah yang Bersumber dari Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga. (2025). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Purwati, Y. E., & Firmansyah, A. (2024). Peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam hubungan kinerja keuangan daerah dan belanja modal. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(4). https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2389
Putri, M. I., Nadhiraah, A. P., Rohmah, S., & Djasuli, M. (2025). Mengulik perubahan UU No. 28 Tahun 2009 ke UU No. 1 Tahun 2022. Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 17(3), 488–503. https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.934
Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis flypaper effect pada pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap belanja daerah: Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(1), 411–427.
Rambe, R. A., Purmini, P., Armelly, A., Alfansi, L., & Febriani, R. E. (2022). Efficiency comparison of pro-growth poverty reduction spending before and during the COVID-19 pandemic: A study of regional governments in Indonesia. Economies, 10(6), 150. https://doi.org/10.3390/economies10060150
Septianingrum, N. A., Halim, A., & Utami, T. P. (2025). Local expenditure financing response in regencies and municipalities in Indonesia: Analysis of the flypaper effect phenomenon. Journal of Accounting and Investment, 26(1), 1–17. https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.23983
Silalahi, S. M., Silaban, E. S., Sipahutar, I. M., Sitompul, R. S. M., & Lubis, P. K. D. (2025). Pengaruh PAD, SiLPA, dan DAU terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(3), 4826–4835. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6531
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhtarom, Wiwik Hidayati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
