Determinan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bukti Empiris LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat Tahun 2019–2023
DOI:
https://doi.org/10.31004/green.v2i3.252Keywords:
Opini WTP, LKPD, Regresi Logistik, Akuntabilitas, Temuan Audit BPK, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat periode 2019–2023. Kualitas LKPD yang direpresentasikan oleh opini audit BPK merupakan cerminan tata kelola keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan regresi logistik biner dengan 34 kabupaten/kota sebagai unit analisis (170 observasi), penelitian ini menguji pengaruh enam variabel: rasio kemandirian keuangan, proporsi PAD terhadap total pendapatan, proporsi belanja modal terhadap total belanja, ukuran pemerintah daerah (diproksikan total aset), SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), dan jumlah temuan audit BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan (OR = 2,87; p < 0,01), proporsi belanja modal (OR = 3,12; p < 0,01), ukuran pemerintah daerah (OR = 2,43; p < 0,05), dan jumlah temuan audit (OR = 0,34; p < 0,01) merupakan determinan signifikan terhadap probabilitas memperoleh opini WTP. Sebaliknya, proporsi PAD dan SiLPA tidak signifikan secara statistik. Akurasi klasifikasi model mencapai 84,7%, dan uji Hosmer–Lemeshow menunjukkan goodness of fit yang baik (χ² = 7,23; p = 0,511). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah daerah yang masih berjuang meraih dan mempertahankan opini WTP, khususnya di tengah tekanan pemangkasan anggaran transfer 2025.
References
Adinata, W., Puspandoyo, T., & Ling, M. (2023). Pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Indonesian Treasury Review, 8(3), 219–234.
Anantha, A., et al. (2025). Determinasi penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 14(1), 70–88.
Aswar, K. (2020). Financial performance of local governments in Indonesia. European Journal of Business and Management Research, 4(6). https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.131
BPK RI. (2024). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I tahun 2024. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Devitriana, D., & Jafar, R. (2024). Pengaruh PAD, dana transfer, dan belanja modal terhadap kemandirian fiskal daerah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(1), 77–90.
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.
Fitriana, N., Anugerah, R., & Fitrios, R. (2020). Pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan dana insentif daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Pendidikan, 7(2), 809–820.
Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di Jawa Barat tahun 2016–2023. eCo-Fin, 7(1), 334–348. https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53–64.
Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied logistic regression (3rd ed.). Wiley.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838
Mahadewi, M. A. M., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2023). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Bali. Hita Akuntansi dan Keuangan, 4(2), 107–116. https://doi.org/10.32795/hak.v4i2.4031
Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: The effects of capital expenditure and intergovernmental revenue. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 9(6), 503–512. https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364
Okfitasari, A., Sundari, & Meikhati, E. (2020). Karakteristik pemerintah daerah, opini dan ketepatwaktuan laporan keuangan di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1), 14–23.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Purwati, Y. E., & Firmansyah, A. (2024). Peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam hubungan kinerja keuangan daerah dan belanja modal. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(4). https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2389
Rambe, R. A., Purmini, P., Armelly, A., Alfansi, L., & Febriani, R. E. (2022). Efficiency comparison of pro-growth poverty reduction spending before and during the COVID-19 pandemic: A study of regional governments in Indonesia. Economies, 10(6), 150. https://doi.org/10.3390/economies10060150
Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini audit. Accounting and Management Journal, 7(1), 95–107.
Syam, J., Azlina, N., & Rasuli, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah dengan tindak lanjut rekomendasi sebagai variabel moderasi. Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, 1(1), 27–43.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Muhtarom
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
