Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce  pada Produk Kesehatan: Pembelajaran pada  Kejahatan Siber

Tri Ginanjar Laksana

doi:10.31004/green.v2i1.45

Authors

Tri Ginanjar Laksana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31004/green.v2i1.45

Keywords:

Legal Protection, Ecommerce, Consumers, Health Products, Security

Abstract

e-commerce is a quickly expanding industry in the more sophisticated digital age, particularly in the market for health products. More individuals are doing so because purchasing health items online is so convenient. However, as technology develops, so does the possibility of cybercrime, which puts online shoppers in danger. Legal protection is thus crucial to safeguarding customers throughout their online transactions. Finding out and discussing the legal protections afforded to online shoppers of health products—lessons learned from cybercrime—is the goal of this study. Normative legal research techniques (normative juridical) and empirical legal research methods (empirical juridical) are the research approaches employed to address the issues in this study. Primary and secondary data are the two categories of data employed in this descriptive-analytical study. Based on the study findings, it can be said that customers may trade online confidently and without fear of becoming victims of cybercrime if they have legal protection. In order to safeguard customers and maintain the safety and reliability of the health product market, governments and e-commerce companies must collaborate. As a result, online shoppers may complete their purchases without concern about fraud or cybercrime, giving them peace of mind.

References

Amin, M. E. 2021. “Harmonization of Cyber Crime Laws with the Constitutional Law in Indonesia.” International Journal of Cyber Criminology 15(1):79–94. doi: 10.5281/zenodo.4766534.

Desiana, Rizki, and Sri Cempaka Prima. 2017. “Cyber Security Policy in Indonesian Shipping Safety.” 5(17):109–17.

Jha, M. 2021. “Cyber Security: Terms, Laws, Threats and Protection.” Proceedings - 2021 International Conference on Computing Sciences, ICCS 2021 148–51.

Kashyap, Amit Kumar, and Mahima Chaudhary. 2023. “Cyber Security Laws And Safety In E-Commerce In India.” Law and Safety 2(1):207–2016.

Kowalczuk, P. 2021. “Cognitive, Affective, and Behavioral Consumer Responses to Augmented Reality in e-Commerce: A Comparative Study.” Journal of Business Research 124(1):357–73. doi: 10.1016/j.jbusres.2020.10.050.

Manullang, Sardjana Orba. 2022. “The Legality of Devious Cyber Practices : Readiness of Indonesia ’ s Cyber Laws.” 10(2):489–502. doi: 10.33019/society.v10i2.482.

Melisa Monica Sumenge. 2013. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online.” Jurnal Lex Crimen 2(Hukum Bisnis):102–12.

Milano, F. 2021. “Detection of Cyber-Attacks of Power Systems through Benford’s Law.” IEEE Transactions on Smart Grid 12(3):2741–44. doi: 10.1109/TSG.2020.3042897.

Mohammad Anwar. 2013. “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Gugat Keperdataan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, 52–80.

Muharam, Novi Asih, and Azis Budianto. 2022. “Carding Crime Analysis as A Form of Cyber Crime in Indonesia ’ s Criminal Law.” ICLSSEE 1(1):1–6. doi: 10.4108/eai.16-4-2022.2320085.

Naibaho, Lidya Kristiani Loida. 2020. “Analisis Perbandingan Kinerja Metode Fuzzy- Mamdani Dan Metode Fuzzy-Sugeno Dalam Menentukan Jumlah Produksi.” Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU ITE.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk keamanan dan perlindungan data pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi elektronik

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Nasional Keamanan Siber.

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Grand Strategy Pengembangan Ekosistem Nasional Siber juga menjadi penting dalam konteks pertanggungjawaban pidana di bidang siber

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Insiden Keamanan Informasi

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/12/2017 tentang Pengelolaan Keamanan Siber pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen pada Transaksi Elektronik.

Raymond, M. 2021. “Social Practices of Rule-Making for International Law in the Cyber Domain.” Journal of Global Security Studies 6(2):1–24. doi: 10.1093/jogss/ogz065.

Syarief, E. 2022. “Security Concerns in Digital Transformation of Electronic Land Registration: Legal Protection in Cybersecurity Laws in Indonesia.” International Journal of Cyber Criminology 16(2):32–46. doi: 10.5281/zenodo.4766565.

Tri Ginanjar Laksana, Dian Nurdiansyah, Novanda Alim, Dkk. 2022. “Peningkatan Pemasaran Produk Less Contact Di Desa Wisata Adiluhur Melalui Pemenfaatan Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid - 19.” Journal of the Japan Welding Society 91(5):328–41. doi: 10.2207/jjws.91.328.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikWalters, R. 2021. Cyber Security, Artificial Intelligence, Data Protection & the Law.

Wibowo, Yuli, Yeyen Retno Maulida, and Bambang Herry Purnomo. 2019. “Rencana Produksi Olahan Kopi Di Perusahaan Daerah Perkebunan (Pdp) Kahyangan Jember Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto.” Agrointek 13(1):61. doi: 10.21107/agrointek.v13i1.4875.

Yu, Y. 2021. “Impact of Information Technology on Supply Chain Integration and Company Performance: Evidence from Cross-Border e-Commerce Companies in China.” Journal of Enterprise Information Management 34(1):460–89. doi: 10.1108/JEIM-03-2020-0101.