Paradigma Keimigrasian dari State Security menuju Human Security dalam Pencegahan PMI Nonprosedural
DOI:
https://doi.org/10.31004/green.v4i2.322Keywords:
Hak Asasi Manusia, Keimigrasian, Pekerja Migran IndonesiaAbstract
Penelitian ini membahas optimalisasi pendekatan human security dalam pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural dalam perspektif keimigrasian. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana kebijakan dan praktik keimigrasian Indonesia dalam mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural masih didominasi pendekatan state security yang berorientasi pada pengawasan dan kontrol administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan keimigrasian terhadap pencegahan pekerja migran nonprosedural serta mengkaji urgensi pendekatan human security dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, serta analisis terhadap praktik keimigrasian dalam pencegahan pekerja migran nonprosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencegahan PMI nonprosedural masih menempatkan pekerja migran sebagai objek pengawasan negara melalui pemeriksaan dokumen, profiling, wawancara, dan penundaan keberangkatan. Di sisi lain, pekerja migran nonprosedural merupakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami eksploitasi, perdagangan orang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan human security perlu dioptimalkan dalam praktik keimigrasian melalui penguatan perlindungan hak asasi manusia, asesmen kerentanan, edukasi migrasi aman, dan pengawasan preventif yang lebih humanis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan human security dapat memperkuat fungsi keimigrasian tidak hanya sebagai instrumen keamanan negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan manusia.
References
Acharya, A. (2001). Human security: East versus West. International Journal, 56(3), 442–460. https://doi.org/10.1177/002070200105600302
Adamson, F. B. (2006). Crossing borders: International migration and national security. International Security, 31(1), 165–199. https://doi.org/10.1162/isec.2006.31.1.165
Bakker, F., & Mirwanto, A. (2021). Perlindungan hak asasi manusia dalam praktik keimigrasian terhadap pekerja migran Indonesia nonprosedural. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 4(2), 115–128.
Betts, A. (2013). Survival migration: Failed governance and the crisis of displacement. Cornell University Press.
Bigo, D. (2002). Security and immigration: Toward a critique of the governmentality of unease. Alternatives, 27(1_suppl), 63–92. https://doi.org/10.1177/03043754020270S105
Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.
Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2014). The age of migration: International population movements in the modern world (5th ed.). Palgrave Macmillan.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Guild, E. (2009). Security and migration in the 21st century. Polity Press.
Huysmans, J. (2006). The politics of insecurity: Fear, migration and asylum in the EU. Routledge.
Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 985.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.
International Labour Organization. (2021). World employment and social outlook: Trends 2021. International Labour Organization.
Karyotis, G. (2012). Securitization of migration in Greece: Process, motives, and implications. International Political Sociology, 6(4), 390–408. https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2012.00166.x
King, G., & Murray, C. J. L. (2001). Rethinking human security. Political Science Quarterly, 116(4), 585–610. https://doi.org/10.2307/798222
Martin, R., & Runturambi, A. J. S. (2024). Pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural melalui pengawasan keimigrasian. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 12(1), 45–58.
Nevia, A., & Perkasa, R. (2024). Kerentanan pekerja migran Indonesia nonprosedural terhadap eksploitasi transnasional. Jurnal Legalitas dan Perlindungan HAM, 8(1), 77–91.
Newman, E. (2010). Critical human security studies. Review of International Studies, 36(1), 77–94. https://doi.org/10.1017/S0260210509990519
Piper, N. (2005). Gender and migration. Global Commission on International Migration Papers, 6, 1–38.
Samad, A., Rahman, F., & Yusuf, M. (2023). Pendekatan keamanan dalam pengawasan keimigrasian terhadap pekerja migran Indonesia nonprosedural. Jurnal Ketahanan Nasional, 29(2), 214–228.
Sassen, S. (2014). Expulsions: Brutality and complexity in the global economy. Harvard University Press.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). Human security: Concepts and implications. Routledge.
Ulum, M., & Rohman, A. (2025). Pendekatan human security dalam perlindungan pekerja migran Indonesia perspektif keimigrasian. Jurnal Legislasi dan Perlindungan HAM, 9(1), 33–49.
United Nations Development Programme. (1994). Human development report 1994. Oxford University Press.
Walters, W. (2010). Bordering. Routledge.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jeane Christine, Savira Fitriasari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
