Penyelesaian Perkara Penipuan dan Penggelapan Berbasis Keadilan Restoratif

Analisis Pemulihan Hak Korban dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia serta menganalisis pemulihan hak korban dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan pada tahapan penyidikan dan penuntutan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapannya menitikberatkan pada penyelesaian perkara melalui kesepakatan, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan kerugian korban. Pemulihan hak korban dapat dilakukan melalui pengembalian barang atau harta, pembayaran kerugian, restitusi, dan bentuk pemulihan lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak. Pelaksanaan keadilan restoratif dipengaruhi oleh kesediaan pelaku bertanggung jawab, persetujuan korban tanpa tekanan, peran aparat penegak hukum, pendampingan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, keadilan restoratif perlu diarahkan tidak sekadar pada penyelesaian perkara, tetapi terutama pada pemulihan hak korban secara nyata.