Systematic Literature Review
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020–2024
DOI:
https://doi.org/10.31004/green.v2i4.255Keywords:
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Systematic Literature Review, PRISMA 2020, Faktor Determinan, Akuntansi Sektor PublikAbstract
Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan topik riset yang terus berkembang dalam literatur akuntansi sektor publik Indonesia, namun sintesis komprehensif satu dekade terakhir masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA 2020 untuk mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan penelitian empiris tahun 2020–2024. Dari 312 artikel yang teridentifikasi melalui pencarian di Garuda Kemdikbud, Google Scholar, dan Scopus, sebanyak 32 artikel memenuhi kriteria inklusi (terindeks SINTA 1–4 atau Scopus/WoS, metode empiris kuantitatif atau kualitatif, fokus pada kinerja keuangan pemerintah daerah Indonesia). Hasil sintesis mengidentifikasi enam faktor dominan: (1) PAD dan komponen pendapatan asli (dikaji dalam 26 dari 32 artikel); (2) dana transfer DAU/DAK/DBH (21 artikel); (3) belanja modal (19 artikel); (4) ukuran pemerintah daerah (15 artikel); (5) sistem pengendalian intern/kualitas laporan (14 artikel); dan (6) good governance/akuntabilitas (12 artikel). Terdapat inkonsistensi temuan pada variabel belanja modal (7 studi positif, 5 tidak signifikan, 2 negatif) dan ukuran pemda (8 positif, 4 inkonsisten). Research gap yang diidentifikasi meliputi: kurangnya studi longitudinal post-UU HKPD, sedikitnya penelitian yang mengintegrasikan dimensi digitalisasi (SIPD) dan kinerja keuangan, serta terbatasnya studi komparatif antara tipologi daerah (urban vs rural; Jawa vs luar Jawa).
References
Bappenas Working Papers. (2024). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Bappenas Working Papers, 8(3). https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/411
Devitriana, D., & Jafar, R. (2024). Pengaruh PAD, dana transfer, dan belanja modal terhadap kemandirian fiskal daerah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(1), 77–90.
Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di Jawa Barat tahun 2016–2023. eCo-Fin, 7(1), 334–348. https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111
Hakiki, D., Tumija, & Agustina, I. (2023). Rasio kemandirian daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 10(1), 56–78.
Halim, A. (2004). Manajemen keuangan daerah. UPP AMP YKPN.
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53–64.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik (2nd ed.). Salemba Empat.
Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2019. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 8(2), 197–210.
Hendriarto, P., Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., Manurung, A. H., & Manurung, A. (2025). Akuntansi sektor publik di Indonesia: Kajian sistematis atas transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi, 3(2), 59–69. https://doi.org/10.38035/jgia.v3i2.467
Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas PAD, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Gara-Gara, 18(1). https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732
Isnowati, S., & Masdjojo, G. N. (2024). Analisis kinerja pendapatan daerah dan kemandirian daerah pada masa otonomi daerah. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 8(3), 113–126. https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4408
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi fiskal: Tantangan pengelolaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan otonomi keuangan daerah. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 7(3), 411–417. https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237
Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838
Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Penerbit Andi.
Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: The effects of capital expenditure and intergovernmental revenue. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 9(6), 503–512. https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic Reviews, 10(1), 89. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4
Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), 1573. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Purwati, Y. E., & Firmansyah, A. (2024). Peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam hubungan kinerja keuangan daerah dan belanja modal. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(4). https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2389
Rambe, R. A., Purmini, P., Armelly, A., Alfansi, L., & Febriani, R. E. (2022). Efficiency comparison of pro-growth poverty reduction spending before and during the COVID-19 pandemic. Economies, 10(6), 150. https://doi.org/10.3390/economies10060150
Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(2), 6831–6842.
Septianingrum, N. A., Halim, A., & Utami, T. P. (2025). Local expenditure financing response in regencies and municipalities in Indonesia: Analysis of the flypaper effect phenomenon. Journal of Accounting and Investment, 26(1), 1–17. https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.23983
Syam, J., Azlina, N., & Rasuli, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah dengan tindak lanjut rekomendasi sebagai variabel moderasi. Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, 1(1), 27–43.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Muhtarom, Wiwik Hidayati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
